Lex temporis delictie/ Asas legalitas : “yang berarti tiada suatu perbuatan dapat di pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan”.

Pasal 1 (1) KUHP bermakna :

  1. Lex Certa, harus ada peraturan sebelum ada perbuatan
  2. Non retroaktif, undang-undang tidak berlaku surut
  3. Undang-undang dalam hukum pidana tidak boleh di analogikan

Eksepsional/ pengecualiannya ada pada pasal 1 (2) KUHP :

“Bilamana ada perubahan dalam perundang-undangan sesudah perbuatan dilakukan, maka terhadap terdakwa diterapkan ketentuan yang paling menguntungkannya”.

Baca lebih lanjut