Category: Cyber law



Lawrence M. Friedman : Sistem hukum yang berlaku atau yang akan diberlakukan di suatu komunitas masyarakat, dapat dilihat dari 3 aspek utama hukum itu sendiri, yaitu:

  1. Substance, atau isi muatan hukum itu sendiri dan dapat dilihat dari peraturan perundang-undangan yang berlaku di masyarakat itu. Untuk masyarakat yang agamis, peraturan perundang-undangan (UU, Perda, dsb) yang cenderung restriktif terhadap aturan-aturan yang melecehkan agama.
  2. Structure, atau aparat hukum. Aparat yang doyan porno cenderung mewarnai sistem hukum di komunitas masyarakat itu yang juga doyan porno, hehe..
  3. Legal Culture, yaitu budaya hukum masyarakat itu sendiri. Apa masyarakat kita masyarakat yang doyan porno? Baca lebih lanjut

Lex temporis delictie/ Asas legalitas : “yang berarti tiada suatu perbuatan dapat di pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan”.

Pasal 1 (1) KUHP bermakna :

  1. Lex Certa, harus ada peraturan sebelum ada perbuatan
  2. Non retroaktif, undang-undang tidak berlaku surut
  3. Undang-undang dalam hukum pidana tidak boleh di analogikan

Eksepsional/ pengecualiannya ada pada pasal 1 (2) KUHP :

“Bilamana ada perubahan dalam perundang-undangan sesudah perbuatan dilakukan, maka terhadap terdakwa diterapkan ketentuan yang paling menguntungkannya”.

Baca lebih lanjut


Penegakan hukum menjadi tugas dan tanggung jawab seluruh komponen bangsa yg berdasarkan hukum (Rechtstaat), tugas dan tanggung jawab masyarakat, lembaga kepolisian, kejaksaan, peradilan dan lembaga-lembaga advokasi. Harapan seluruh masyarakat yang mendambakan keadilan terwujud di Indonesia maka penegakan hukum yg adil dan menjamin kepastian hukum harus tidak boleh tidak untuk diwujudkan oleh lembaga-lembaga/ instansi yang berkaitan dengan penegakan hukum agar berperan aktif dengan menjunjung tinggi keadilan masyarakat serta adanya, merupakan refleksi filosofis dari cita – cita hukum yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945, sejalan dengan munculnya kesadaran sejarah akan masa depan kekuasaan kehakiman yang merdeka, independen dan bermartabat.

Kesadaran yang didorong oleh keinginan luhur untuk mencapai kehidupan kebangsaan yang bebas, merupakan spirit moral perjuangan kemerdekaan rakyat sebagaimana alinea ke tiga pembukaan UUD 1945, yaitu bahwa seluruh pejabat lembaga negara terikat secara moral untuk melindungi seluruh kepentingan rakyat guna memperoleh kebebasan dan kemerdekaan dalam seluruh bidang dan hajat kehidupannya, termasuk hajat memperoleh jaminan keadilan.

Kekuasaan kehakiman yang merdeka, bermoral dan bebas dari berbagai bentuk intervensi serta steril dari praktek tidak terpuji, merupakan conditio sine quanon dalam rangka menegakkan dan menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, kebenaran dan keadilan. Dalam konteks perjuangan menuju terwujudnya praktek penyelenggaraan negara yang bersih, diperlukan upaya strategis dan fundamental bagi terwujudnya komitmen akhlak dan moral serta kualitas profesionalitas dari para hakim selaku sumber daya insani utama.

Di lembaga tinggi negara maupun di lembaga eksekutif lainnya memang sering terjadi ketidak-efektifan peran dan fungsi. Kinerja mereka sering jauh dari harapan publik, sehingga publik perlu membentuk komisi dan lembaga baru. Hal ini mengindikasikan bahwa struktur yang formal tidak menjalankan fungsi sebagaimana mestinya. Baca lebih lanjut