Lawrence M. Friedman : Sistem hukum yang berlaku atau yang akan diberlakukan di suatu komunitas masyarakat, dapat dilihat dari 3 aspek utama hukum itu sendiri, yaitu:

  1. Substance, atau isi muatan hukum itu sendiri dan dapat dilihat dari peraturan perundang-undangan yang berlaku di masyarakat itu. Untuk masyarakat yang agamis, peraturan perundang-undangan (UU, Perda, dsb) yang cenderung restriktif terhadap aturan-aturan yang melecehkan agama.
  2. Structure, atau aparat hukum. Aparat yang doyan porno cenderung mewarnai sistem hukum di komunitas masyarakat itu yang juga doyan porno, hehe..
  3. Legal Culture, yaitu budaya hukum masyarakat itu sendiri. Apa masyarakat kita masyarakat yang doyan porno?

Selanjutnya, Friedman mengungkapkan bahwasannya budaya hukum suatu masyarakat sangat kental untuk tidak dibilang sangat tergantung atau sangat dipengaruhi oleh sub-sub culture dari masyarakat yang bersangkutan. Sub-sub culture itu diantaranya : faktor ekonomi, factor kepentingan, faktor agama/ kepercayaan, factor status/ posisi. Maksud status atau posisi disini adalah status atau posisi seseorang di dalam suatu komunitas. Misalnya : dalam posisinya sebagai mahasiswa, maka seseorang itu cenderung idealis terhadap supremasi hukum, berbeda dengan seseorang yang posisinya sebagai birokrat yang selalu mempertimbangkan mana kepentingan atasan yang lebih harus diprioritaskan dari pada penegakkan supremasi hukum itu. Begitu juga, seorang pengacara yang karena status/ posisinya itu mengharuskannya untuk membela kliennya, pasti berbeda dengan legal culture seorang jaksa yang karena status dan posisinya itu mengharuskan dia untuk menuntut si terdakwa. Dan, kalau posisinya sebagai pelaku pornoaksi atau pihak terafiliasi lainnya maka pasti sangat setuju dengan penolakkan RUU APP tersebut.

Rasulullah SAW mengingatkan : dimana orang yang berada di suatu tempat dimana maksiat itu dilakukan dan dia mengingkari kemaksiatan itu, maka dia tidak terkena dosa dari kemaksiatan itu. dan sebaliknya, orang yang tidak berada di tempat maksiat itu dilakukan, tetapi dia tidak mengingkari maksiat itu, maka dia seperti orang yang melakukan kemaksiatan itu.

Ehm 😉
Kembali ke substansi nih, mengenai pro dan kontra RUU APP draf – 2 yang kembali rame dibicarakan akhir-akhir ini. Sebagaimana yang harus kita tahu bahwa RUU APP itu bukan untuk menyeragamkan budaya, bukan juga untuk menyeragamkan dalam berpakaian, dan juga RUU APP itu bukan untuk memaksakan aturan suatu agama dan bukan juga menghakimi suatu masyarakat adat, tapi justru RUU APP ini memberikan ruang kepada agama dalam mengatur penganutnya ke arah yang lebih baik (compatible) sesuai dengan ajaran agamanya, serta memberikan pemahaman akan pola hidup/ tata cara berpakaian dalam masyarakat adat yang menjadikan mereka lebih beradadab di era globalisasi ini.

RUU APP ini justru untuk mendefinisikan, karena tidak ada satupun UU yang jelas mengatur/ mendefinisikan pornografi dan pornoaksi tersebut. Yang perlu diketahui juga bahwa Negara kita adalah Negara hukum yang berdasarkan KeTuhanan Yang Maha Esa, yang termasuk Negara paling lengkap akan sistem hukumnya, tapi termasuk Negara yang paling sedikit akan undang – undangnya (aneh y..?). Impact dari kekosongan UU inilah RUU APP ini dibuat sebagai langkah pasti dalam merefleksi suatu kekosongan UU tersebut. Dan tentunya RUU APP ini menjadi pedoman yang tidak lepas dari kaidah RUU APP itu sebagai de facto yang harus diakui semua lapisan masyarakat.

“Closing statement”.
Dari setiap interpretasi UU itu, kita harusnya memiliki potensi ntuk berpikir dan bersikap ntuk mengerti mana yang baik dan yang tidak baik, karena apa – apa yang baik menurut saya belum tentu baik menurut anda, itu relatif!, begitu juga sebaliknya, tapi yang baik menurut Tuhan itu sudah pasti baik buat kita semua”. hehehehe..

Share/Bookmark