Lex temporis delictie/ Asas legalitas : “yang berarti tiada suatu perbuatan dapat di pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan”.

Pasal 1 (1) KUHP bermakna :

  1. Lex Certa, harus ada peraturan sebelum ada perbuatan
  2. Non retroaktif, undang-undang tidak berlaku surut
  3. Undang-undang dalam hukum pidana tidak boleh di analogikan

Eksepsional/ pengecualiannya ada pada pasal 1 (2) KUHP :

“Bilamana ada perubahan dalam perundang-undangan sesudah perbuatan dilakukan, maka terhadap terdakwa diterapkan ketentuan yang paling menguntungkannya”.

1. adanya perubahan perundang-undangan, disini terdapat 3 teori ;

  • Teori perubahan formal, dimana perubahan UU yang dimaksud baru terjadi bilamana redaksi UU pidana yang diubah.
  • Teori perubahan materil, dimana perubahan UU yang dimaksud harus diartikan sebagai perubahan keyakinan hukum pembuat UU.
  • Teori materil tak terbatas, dimana perubahan UU meliputi semua macam perubahan baik perubahan perasaan maupun perubahan keadaan karena waktu hukum pembuat UU.

2. berlakunya aturan yang menguntungkan terdakwa.

Next…

Critical point pasal 1 asas legalitas :

ü bukan hanya suatu kepastian hukum, tetapi asas legalitas itu mengandung keadilan hukum

ü UU tidak sepenuhnya dapat memberikan suatu kepastian hukum, tetapi yang sepenuhnya dapat memberikan kepastian hukum itu ialah teori

ü berlaku adil bukan hanya tuntutan hakim, tetapi juga Tuhan dan berlaku bagi siapa saja

ü UU tertulis itu bersifat statis, sedangkan UU yang tidak tertulis itu bersifat dinamis

ü dalam hukum itu harus ada keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan hukum

ü dalam hukum positif kita (Ius Constitution) tidak boleh ada pembagian (sekuler) antara tuntunan UU dan agama, karena sebagaimana yang kita tahu dalam UUD kita dengan dasar “KeTuhanan Yang Maha Esa” adalah bahasa yuridis.

Bookmark and Share

Iklan