Penegakan hukum menjadi tugas dan tanggung jawab seluruh komponen bangsa yg berdasarkan hukum (Rechtstaat), tugas dan tanggung jawab masyarakat, lembaga kepolisian, kejaksaan, peradilan dan lembaga-lembaga advokasi. Harapan seluruh masyarakat yang mendambakan keadilan terwujud di Indonesia maka penegakan hukum yg adil dan menjamin kepastian hukum harus tidak boleh tidak untuk diwujudkan oleh lembaga-lembaga/ instansi yang berkaitan dengan penegakan hukum agar berperan aktif dengan menjunjung tinggi keadilan masyarakat serta adanya, merupakan refleksi filosofis dari cita – cita hukum yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945, sejalan dengan munculnya kesadaran sejarah akan masa depan kekuasaan kehakiman yang merdeka, independen dan bermartabat.

Kesadaran yang didorong oleh keinginan luhur untuk mencapai kehidupan kebangsaan yang bebas, merupakan spirit moral perjuangan kemerdekaan rakyat sebagaimana alinea ke tiga pembukaan UUD 1945, yaitu bahwa seluruh pejabat lembaga negara terikat secara moral untuk melindungi seluruh kepentingan rakyat guna memperoleh kebebasan dan kemerdekaan dalam seluruh bidang dan hajat kehidupannya, termasuk hajat memperoleh jaminan keadilan.

Kekuasaan kehakiman yang merdeka, bermoral dan bebas dari berbagai bentuk intervensi serta steril dari praktek tidak terpuji, merupakan conditio sine quanon dalam rangka menegakkan dan menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, kebenaran dan keadilan. Dalam konteks perjuangan menuju terwujudnya praktek penyelenggaraan negara yang bersih, diperlukan upaya strategis dan fundamental bagi terwujudnya komitmen akhlak dan moral serta kualitas profesionalitas dari para hakim selaku sumber daya insani utama.

Di lembaga tinggi negara maupun di lembaga eksekutif lainnya memang sering terjadi ketidak-efektifan peran dan fungsi. Kinerja mereka sering jauh dari harapan publik, sehingga publik perlu membentuk komisi dan lembaga baru. Hal ini mengindikasikan bahwa struktur yang formal tidak menjalankan fungsi sebagaimana mestinya. Sehingga muncullah (extra-ordinary organ) organ pemerintah yang bersifat (extra-ordinary). Sebagai suatu sistem, kinerja lembaga peradilan berada pada suatu titik nadir yang mengkhawatirkan. Berbagai keluhan dari berbagai macam lapisan masyarakat seolah-olah sudah tidak dapat lagi menjadi media kontrol bagi lembaga tersebut untuk melakukan berbagai perbaikan secara signifikan bagi terciptanya suatu sistem peradilan yang ideal dan sesuai dengan harapan masyarakat.

Secara praktek, lembaga peradilan mempunyai asas sederhana, cepat, biaya yang ringan serta di satu sisi agar terciptanya suatu peradilan yang bersih, transparan dan mengedepankan nilai-nilai keadilan kini terlihat sangat sulit diterapkan dan ditemui dalam lembaga peradilan dan aparatnya.


Hal tersebut menyebabkan rasa hormat dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan semakin menipis. Sedangkan di sisi lain, adanya tuduhan bahwa lembaga peradilan sudah tidak lagi independen dan mandiri dalam menjalakan kinerja serta mengeluarkan putusan-putusannya. Selain maraknya korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam proses penyelesaian perkara, ada juga campur tangan pihak eksekutif dalam proses peradilan yang menjadikan salah satu indikasi ketidakmandirian lembaga peradilan. Selain itu, masalah yang juga mencuat sekarang ini dalam dunia peradilan kita pada masa transisi, adalah bahwa sebagai suatu sistem reformasi di dunia peradilan sering kali tidak sistematis dan tumpang tindih.

Apabila melihat dari berbagai penyimpangan yang terjadi saat ini, maka dapat diketahui penyebab dari segala penyimpangan tersebut dikarenakan oleh faktor sumber daya manusia, juga faktor manajemen dan administrasi. Oleh karena itu, dalam rangka memperbaiki segala kekurangannya lembaga peradilan harus melakukan pembenahan manajemen, administrasi, dan manajemen sumber daya manusia mutlak harus dilakukan secara komprehensif. Selain itu juga ditengah kemelut krisis multi dimensi ini masyarakat berharap lembaga peradilan dapat memberikan titik terang dalam upaya penegakkan hukum. Salah satunya adalah dengan mengadakan reformasi di tubuh lembaga peradilan itu sendiri secara keseluruhan.


Salah satu metode yang mungkin dapat dikategorikan sebagai langkah strategis yang perlu menjadi prioritas utama dalam kerangka pembaharuan dan pembenahan peradilan tersebut adalah dengan meningkatkan peran serta masyarakat sebagai eksaminasi public secara berkesinambungan serta sebagai kontrol sosial bagi semua pelaksanaan kebijakan-kebijakan publik.

Dengan pelaksanaan prinsip good governance oleh aparat negara, terlebih aparat penegak hukum akan menciptakan wujud nyata dari pelaksanaan good governance itu sendiri dengan adanya prinsip-prinsip transparansi, partisipatif, dan akuntabel dalam tubuh lembaga peradilan. Hal tersebut sangatlah penting untuk disikapi, karena melihat dari keadaan masyarakat yang dari hari ke hari semakin kritis akan suatu perubahan. Tak lepas juga dari itu upaya peningkatan kinerja lembaga peradilan sebagai suatu organisasi juga harus dilakukan meliputi berbagai aspek. Salah satu aspek yang belum banyak mendapat perhatian adalah masalah corporate culture atau budaya organisasi.

Agar pengadilan dapat memberikan putusan yang adil, maka lembaga peradilan harus merdeka, mandiri, dan bebas dari tekanan apa pun dan pihak manapun (impartial). Untuk mewujudkan lembaga peradilan yang merdeka, bersih, dengan proses berperkara yang cepat dan murah tersebut, sangat tergantung pada proses yang terjadi di lembaga peradilan itu sendiri sebagai suatu organisasi, baik komponen utama, yaitu hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus, maupun komponen pendukung yang menyiapkan proses persidangan mulai dari menerima permohonan hingga penyampaian putusan. Komponen pendukung dalam hal ini melaksanakan tugas administrasi dengan sebaik-baiknya. Karena kualitas kinerja suatu lembaga peradilan tidak dapat dilepaskan dari kinerja organisasi pendukung lembaga peradilan tersebut.

Tulisan ini dibuat untuk mengetahui kecenderungan umum situasi dan kondisi lembaga peradilan kita serta hendak merefleksikan berbagai hal dalam upaya mereformasi lembaga peradilan, efektivitasnya, dan kelayakannya dipandang dari beberapa kriteria sistem peradilan yang ideal.

Share/Bookmark

Iklan